Dari Halaqoh Pengasuh Pesantren Mu’adalah di Al-Ikhlash

Mulai pukul 19.30 hari Minggu 24 Februari para peserta Halaqoh Pengasuh Pesantren Mu’adalah se Indonesia mulai berdatangan di Statiun KA Cirebon, panitia penjemputan pun mulai sibuk bekerja untuk ikramu dhuyuf menyambut para tamu samia dini hari, dilanjutkan dengan hari kedua tanggal 25 intensitas kedatangan para pserta semakin tinggi. Peserta halaqoh yang berjumlah 65 orang lebih terdiri dari para pengurus FKPM (Forum Komunikasi Pesantren Mu’adalah), Para pengelola Satuan Mu’adalah serta dari jajaran Kementerioan Agama dan Sesneg mulai tiba secara lengkap di Pondok Modern Al-Ikhlash pada sekitar pukul 19.30 tanggal 25.

Setelah ramah tamah dan makan mnalam acara yang bertempat di Aula Al-Nur PP Al-Ikhlash itu diawali dengan penapilan angklung kelas V TMI Al-Ikhlash yang menyuguhkan 3 lagu diawali dengan Indoesia Raya, lalu Hymne Oh Pondokku dan satu lagi wajib lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan Pembukaan serta materi sesi ke I oleh Direktur PD Pontren Kemenag RI H. Ahmad Zayadi. Pada kesempatan ini Zayadi menyampaikan semacam time Line pembahasan RUU Pesantren dimulai sejak diskusi 2 Oktober 2018 di PBNU, FGD tanggal 7-8 Oktober 2018 yang melibatkan beberapa pejabat Kemenag dan Ormas di Jakarta dan rentetan pembahasan dalam berbagai waktu dan tempat hingga Harmonisasi RUU antara kementerian di jakarta pada 6-8 Februari 2019 lalu.

Menurutnya persoalan mua’dalah sudah terakomodasi dalam RUU tersebut. Pesantren dengan RUU ini menjadi salah satu model pendidikan nasional yang memiliki kriteria dan ketentuan pengelolaan pendidikan khas pesantren yang sepadan dengan pendidikan formal dari segi penjenjangan, mulai dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Yaitu Pesantren Mu’adalah, Pednidikan Diniyah Formal dan Ma’had Aly. Dalam Slidenya yang berjumlah 26 slide itu Zayadi menampilkan peta pendidikan pesantren yang ada dalam RUU pesantren tersebut.

Selanjutnya Direktur PD Pontren berharap agar RUU ini bisa cepat disahkan menjadi UU tentu saja dengan mengharapkan dukungan dari berbagai pihak terutama para pengasuh pesantren.

Peserta Halaqoh Berpoto Bersama Usai Sesi I

Sementara Hanung Cahyono dari Sesneg dalam menanggapi RUU tersebut menyatakan masih perlu masukan-masukan yang lebih jelas dan tegas terkait fungsi dakwah dan  pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan seperti apa, siapa, dan untuk siapa (sasarannya) serta bagaimana? dalam kedua fungsi ini harus lebih terbaca secara umum.

Para penanggap lainnya lebih menyoroti fungsi pendidikan pesantren, Prof Amal Fathullah Zarkasyi (ketua FKPM) misalnya menyatakan bahwa yang terpenting dari UU Pesantren itu adalah fungsi pendidikannya ” yang pokok itu fungsi pendidikannya, tidak usah terlalu luas dengan fungsi-fungsi lainnya, karena itu semua sudah jelas termasuk dalam fungsi pendidikan” tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Agus Budiman (sekjen FKPM). Sementara KH Lukman Haris Dimyathi mengingatkan tentang fungsi dakwah, menurutnya harus berpedoman pada Bil Hikmah, Mauidzah Hasanah dan Mujadalah al Ahsan; bijak, nasehat dan wejangan serta argumen yang terbaik.

Anang Rizka dari PP Tazaka batang sesuai dengan minatnya menyarankan bahwa RUU dalam dimensi pemberdayaan masyarakat harus bisa mewadahi ziswaf (Zakan Infaq Shodakoh dan Wakaf) sebagai modal dalam pengembangan wakaf produktif dan pemberdayaan masyarakat.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pembahasan tentang prinsip-prinsip muadalahyang disampaikan oleh Prof DR. KH Amal Fathullah dan Agus Budiman serta M. Tata Taufik, pembahasan ini merupakan upaya dokumentasi tentang mu’adalah yang ada di Indonesia mulai dari awal sejak tahun 1998 sebagai bentuk reformasi bidang pendidikan di Kemenag yang diperjuangkan oleh para kiai.Upaya dokumentasi diharapkan bisa menjadi pijakan bagi pemerhati pendidikan pesantren dan acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait dengan pesantren.

Adapun beberapa pesantren yang hadir di antaranya: 1. KH. Amal Fathullah Gontor 2. Agus Budiman 3. Tazakka KH. Anang 4. Langitan KH. Anam Risah 5. Nurul Qarnain Jember 6. Tremas KH Abdillah Nawawi 7. Baitul Hidayah (Iwan Shofyan Andi) 8. Tarbiyatunnasyiin. M. Lukman H 9. Daar El Istiqomah, Drs.KH. Sulaeman Ma’ruf 10.el HD attarmasi 11. Daqu, Ahmad Jameel 12 Sulaimaniyah ,Ust Ferhat BAS, 13. API PP Roudlototuth Tholibin waththullab wonosobo.. 14.Uji Fauzi al Anwar Sarang 15.KH.Muhammad Adhim pp.Ta’mirul Islam Surakarta 16. Mufti Imam S al-ikhlash Taliwang KSB 17. Mathali’ul Falah Kajen Pati18. Ahmad Adi Saputra, SPM Al Mujtama’ Lampung 19. PP. Salafiyah Pasuruan 20. Riyadul Huda (Khotib Baidawi 21. PP Darul Istiqomah Bondowoso 22. Salafiyah Al Munawwir Krapyak 23. Fajrussalam (Mukhlis Setiawan) 24. PP. Al Ishlah Bondowoso 25. Pp. MIQ Al – Hikam (Ma’had Ilmu Al-Qur’an) Faisal Edy 26. PP. Darussalam, Kab. Kediri. 27. PP. Tebuireng, Jombang 28. PP. Al Falah, Kediri 29. PP. Krempyang Nganjuk 30. PP. Baitul Arqom Jember 31. Spm al islami assalafi Gedongsari Nganjuk 32.Albarokah.Nganjuk. 33. Al-Amien renduan 34. Al-amien Prenduan Ainurrahman Abbasi. 35. PP. Mathlabul Ulum Sumenep 36. PP Rafah Bogor Ust Ahmad Sanusi, S.Pd 37. PP Daarul Abroor Sumatera Selatan. Fahri AlFath 38. PP Darussalam Bogor Kepala SPM Iwan Sunarya, S.Pd.I 39. PP Annur Darunnajah 8 Cidokom Gunungsindur Bogor diwakili oleh M. Towil Akhirudin 40. Pesantren MUDI Mesjid Raya Samalanga Aceh diwakili oleh Tgk. Muhibuddin, M. Hum. 41. PP Darussalam Blokagung Banyuwangi.  Muhammadun, S.Pd 42. Sobirin, tim hukum FKPM 43. Pp al Basyariyah Bandung 44. PP. AL-Hamidy Banyuanyar Pamekasan, 44. Darussalam Gaut, 45. Manonjaya Tasikmalaya dan lainnya.