Pimpinan Pondok Ikuti Pembahasan RUU Pesantren di DPR

al-ikhlash.19 September 2018

Pimpinan Pondok Dr. M. Tata Taufik menjadi pembahas RUU Pesantren dalam FGD RUU Pesantren di Gedung Nusantara I Jakarta. Sebeleumnya sejak lolosnya  RUU Pesantren di Baleg DPR dipandang banyak kekurangannya, hal tersebut karena masih belum terwakilinya beberapa komponen pengelolaan pesantren dan varian pesantren yang ada di Indonesia dan berjalan di masyarakat luas. Misalkan tidak termasuknya pasal-pasal yang memuat pesantren muadalah, kerancuan istilah kepesantrenan dan hal lain yang menyangkut status dan keberadaan pesantren. Menyikapi permasalahan ini para pimpinan pesantren yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pesantren Muadalah baik dari pesantren salafiyah maupun pesantren modern berkumpul di Villa Tazaka Pagilaran Batang pada hari Minggu 16 September 2018 lalu dan menghasilkan beberapa masukan RUU.

Pembahasan RUU Pesantren oleh FKPM di Batang

Terkait dengan hal tersebut pada tanggal 19 September 2018 Pimpinan Pondok  mendapat undangan dari DPR  untuk menjadi pembahas RUU tersebut pada acara diskusi yang digelar di lantai 18 Gedung Nusantara I. dalam kesempatan itu disampaikan beberapa masukan RUU yang merupakan hasil pembahasan di Batang. Di antaranya bahwa RUU tersebut belum memasukkan nomenklatur pesantren muadalah yang merupakan hasil perjuangan selama 7 tahun silam (sejak 2007 hingga 2014). Untuk itu diusulkan beberapa pasal dalam ketentyuan umum serta penambahan paragraf pada bab Pendidikan Pesantren serta penjelasan tambahan.

Hadir dalam FGD tersebut Ketua Fraksi PKB, Tim Ahli DPR dari PPP, Dir Pembinaan SD Kemedikbud, Dir Pd Pontrorn Kemenag, Perwakilan UIN Suka Yogyakarta, Persis dan RMI-NU.

Menyikapi hal tersebut pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Agama dalam closing statement yang disampaikan oleh Kasubdit Diniyah dan Mahad Aly Dr Ainurofiq menjanjikan akan meninjau ulang RUU yang bakal menjadi RUU inisiatif DPR itu dan memberikan masukan sesuai yang diharapkan.